Ruko Maple, Jl. Gunung Batu No.201 022 2058 3760
PERATURAN - PERATURAN

no Jenis UU Nama Tentang aksi
1 Undang-undang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas (Sertifikasi dan Registrasi Badan Usaha)
2 Peraturan Menteri PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2018 Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, Dan Persekutuan Perdata (Sertifikasi Dan Registrasi Badan Usaha)
3 Peraturan Menteri PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 08 / PRT / M / 2011 (Batang Tubuh) Pembagian Subklasifikasi Dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi
4 Peraturan Menteri PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 08 / PRT / M / 2011 (Lampiran 1 dan 2) Pembagian Subklasifikasi Bidang Usaha Perencanaan Dan Pengawasan Konstruksi
5 Peraturan Menteri PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2018 (Lampiran 3) Kualifikasi Usaha Jasa Perencanaan dan Pengawasan Konstruksi
6 Peraturan Menteri PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 08 / PRT / M / 2011 (Lampiran 3) Sertifikasi dan Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Kontruksi
7 Peraturan Menteri PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 08 / PRT / M / 2011 (Lampiran 3) Metode penghitungan nilai pekerjaan sekarang
8 Peraturan Menteri PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 08 / PRT / M / 2011 (Lampiran 3) Metode penghitungan nilai pekerjaan sekarang
9 Peraturan Menteri PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 08 / PRT / M / 2011 (Lampiran 3) Tata cara pemberian kode
10 Peraturan Presiden PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2021 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
11 Peraturan Menteri MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30/SE/M/2020 Transisi Layanan Sertifikasi Badan Usaha dan Sertifikasi Kompetensi Kerja Jasa Konstruksi
12 Undang-undang UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI Petunjuk Pengakhiran Layanan LPJK Provinsi
13 Peraturan Menteri MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Pengumpulan Data dalam Rangka Pemantauan dan Evaluasi Asosiasi Badan Usaha, Asosiasi Profesi dan Asosiasi Rantai Pasok
14 Peraturan Menteri KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 1792/KPTS/M/2020 Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Periode 2021-2024
15 Peraturan Menteri KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 1792/KPTS/M/2020 Pelayanan Registrasi Sertifikasi Keahlian, Keterampilan dan Badan Usaha
16 Peraturan Menteri KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 9 TAHUN 2020 Penetapan Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi Masa Transisi
17 Peraturan Pemerintah PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2O21 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2O2O TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2OL7 TENTANG JASA KONSTRUKSI
18 Undang Undang UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2017 JASA KONSTRUKSI
19 Peraturan Pemerintah PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2O2O PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2OI7 TENTANG JASA KONSTRUKSI
20 Undang Undang Undang Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 (Hal 1 - 349) Cipta Kerja
21 Undang Undang Undang Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 (Hal 350 - 769) Cipta Kerja
22 Undang Undang Undang Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 (Penjelasan) Cipta Kerja
23 Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah (PP) No 8 Tahun 2021 1. Salinan PP Nomor 8 Tahun 2021 (Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil)
24 Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah (PP) tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil 2. Lampiran I Salinan PP Nomor 8 Tahun 2021.pdfModal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian (Lampiran I)
25 Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah (PP) tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil 3. Lampiran II Salinan PP Nomor 8 Tahun 2021.pdf
26 Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah (PP) tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil 4. Lampiran III Salinan PP Nomor 8 Tahun 2021.pdf
27 Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah (PP) tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil 5. Lampiran IV Salinan PP Nomor 8 Tahun 2021.pdf
28 Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Moda No. 2 Tahun 2021 Tata Cara Penentuan Pemenuhan Kriteria dan Pengajuan Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan secara Luar Jaringan di Kawasan Ekonomi Khusus
29 Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal No. Tahun 2021 Lampiran I Tata Cara Penentuan Pemenuhan Kriteria Dan Pengajuan Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan Secara Luar Jaringan Di Kawasan Ekonomi Khusus
30 Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah (PP) No 5 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Bab I - III)
31 Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah (PP) No 5 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Bab IV)
32 Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah (PP) No 5 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Penjelasan)
33 Peraturan Menteri Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
34 Peraturan Menteri Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lampiran IA)
35 Peraturan Menteri Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lampiran IB 1)
36 Peraturan Menteri Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lampiran IB 2)
37 Peraturan Pemerintah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lampiran II)
38 Peraturan Pemerintah Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi

Copyright @2019 | Perkindo Jabar