Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Perseroan Terbatas (Sertifikasi dan Registrasi Badan Usaha)
2
Peraturan Menteri
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2018
Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, Dan Persekutuan Perdata (Sertifikasi Dan Registrasi Badan Usaha)
3
Peraturan Menteri
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 08 / PRT / M / 2011 (Batang Tubuh)
Pembagian Subklasifikasi Dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi
4
Peraturan Menteri
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 08 / PRT / M / 2011 (Lampiran 1 dan 2)
Pembagian Subklasifikasi Bidang Usaha Perencanaan Dan Pengawasan Konstruksi
5
Peraturan Menteri
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2018 (Lampiran 3)
Kualifikasi Usaha Jasa Perencanaan dan Pengawasan Konstruksi
6
Peraturan Menteri
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 08 / PRT / M / 2011 (Lampiran 3)
Sertifikasi dan Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Kontruksi
7
Peraturan Menteri
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 08 / PRT / M / 2011 (Lampiran 3)
Metode penghitungan nilai pekerjaan sekarang
8
Peraturan Menteri
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 08 / PRT / M / 2011 (Lampiran 3)
Metode penghitungan nilai pekerjaan sekarang
9
Peraturan Menteri
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 08 / PRT / M / 2011 (Lampiran 3)
Tata cara pemberian kode
10
Peraturan Presiden
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2021
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
11
Peraturan Menteri
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30/SE/M/2020
Transisi Layanan Sertifikasi Badan Usaha dan Sertifikasi Kompetensi Kerja Jasa Konstruksi
12
Undang-undang
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI
Petunjuk Pengakhiran Layanan LPJK Provinsi
13
Peraturan Menteri
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Pengumpulan Data dalam Rangka Pemantauan dan Evaluasi Asosiasi Badan Usaha, Asosiasi Profesi dan Asosiasi Rantai Pasok
14
Peraturan Menteri
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 1792/KPTS/M/2020
Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Periode 2021-2024
15
Peraturan Menteri
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 1792/KPTS/M/2020
Pelayanan Registrasi Sertifikasi Keahlian, Keterampilan dan Badan Usaha
16
Peraturan Menteri
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 9 TAHUN 2020
Penetapan Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi Masa Transisi
17
Peraturan Pemerintah
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2O21
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2O2O TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2OL7 TENTANG JASA KONSTRUKSI
18
Undang Undang
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2017
JASA KONSTRUKSI
19
Peraturan Pemerintah
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2O2O
PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2OI7 TENTANG JASA KONSTRUKSI
20
Undang Undang
Undang Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 (Hal 1 - 349)
Cipta Kerja
21
Undang Undang
Undang Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 (Hal 350 - 769)
Cipta Kerja
22
Undang Undang
Undang Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 (Penjelasan)
Cipta Kerja
23
Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah (PP) No 8 Tahun 2021
1. Salinan PP Nomor 8 Tahun 2021 (Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil)
24
Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah (PP) tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil
2. Lampiran I Salinan PP Nomor 8 Tahun 2021.pdfModal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian (Lampiran I)
25
Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah (PP) tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil
3. Lampiran II Salinan PP Nomor 8 Tahun 2021.pdf
26
Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah (PP) tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil
4. Lampiran III Salinan PP Nomor 8 Tahun 2021.pdf
27
Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah (PP) tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil
5. Lampiran IV Salinan PP Nomor 8 Tahun 2021.pdf
28
Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal
Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Moda No. 2 Tahun 2021
Tata Cara Penentuan Pemenuhan Kriteria dan Pengajuan Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan secara Luar Jaringan di Kawasan Ekonomi Khusus
29
Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal
Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal No. Tahun 2021
Lampiran I Tata Cara Penentuan Pemenuhan Kriteria Dan Pengajuan Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan Secara Luar Jaringan Di Kawasan Ekonomi Khusus
30
Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah (PP) No 5 Tahun 2021
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Bab I - III)
31
Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah (PP) No 5 Tahun 2021
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Bab IV)
32
Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah (PP) No 5 Tahun 2021
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Penjelasan)
33
Peraturan Menteri
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021
Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
34
Peraturan Menteri
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021
Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lampiran IA)
35
Peraturan Menteri
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021
Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lampiran IB 1)
36
Peraturan Menteri
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021
Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lampiran IB 2)
37
Peraturan Pemerintah
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021
Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lampiran II)
38
Peraturan Pemerintah
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi