Bandung, 29 Juli 2026 – Forum Komunikasi Jasa Konstruksi Jawa Barat (FKJK Jabar) menggelar rapat di Krida GAPENSI pada Rabu (29/7) sebagai wadah konsolidasi berbagai asosiasi jasa konstruksi dalam merumuskan langkah bersama menghadapi tantangan sektor konstruksi, baik di tingkat nasional maupun di Jawa Barat. Pertemuan ini bertujuan menyatukan aspirasi yang akan disampaikan kepada forum nasional, perangkat daerah, serta Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Ketua FKJK Jabar, Asep Slamet SR, menyampaikan bahwa pelaku jasa konstruksi di Jawa Barat masih merasakan minimnya keterlibatan dalam pelaksanaan proyek-proyek Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian utama yang perlu mendapatkan respons melalui dialog konstruktif dengan pemerintah.
Salah satu isu yang menjadi pembahasan adalah implementasi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dalam proses pengadaan barang dan jasa. Pemerintah telah menerbitkan Nota Dinas yang memberikan fleksibilitas penggunaan NIB dan sertifikat dengan standar KBLI 2020 sebagai solusi atas masa transisi menuju KBLI 2025. Meski demikian, Ketua DPD PERKINDO Jawa Barat, Ara Budidarma Rachmat, menilai kebijakan tersebut baru merupakan solusi jangka pendek.
“Relaksasi penggunaan KBLI 2020 memang membantu menjawab kebutuhan saat ini, tetapi dalam jangka panjang anggota kami akan tetap memerlukan kepastian regulasi agar tidak terus terbebani oleh perubahan klasifikasi usaha,” ujarnya.
Dalam forum tersebut juga mengemuka pandangan dari berbagai asosiasi mengenai pentingnya penyamaan persepsi terhadap implementasi regulasi KBLI yang hingga kini masih dipahami secara berbeda oleh sejumlah pihak. Selain itu, forum mendorong agar asosiasi jasa konstruksi diberikan ruang yang lebih strategis dalam proses penyusunan kebijakan dan perencanaan anggaran pembangunan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Para peserta rapat turut mengusulkan agar FKJK Jabar segera melakukan audiensi dengan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai regulator yang memiliki peran strategis dalam mendorong terciptanya kemitraan yang lebih baik antara pemerintah dan pelaku jasa konstruksi. Sebelum audiensi tersebut dilaksanakan, forum sepakat untuk menyiapkan bahan dan rumusan usulan yang konkret serta substansial agar pembahasan dapat menghasilkan langkah yang konstruktif.
Ketua DPD PERKINDO Jawa Barat Ara Budidarma Rachmat juga mengusulkan agar FKJK Jabar terlebih dahulu melakukan audiensi dengan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat. Menurutnya, langkah ini penting untuk memperkenalkan forum sekaligus membangun kesamaan persepsi mengenai fungsi forum sebagai jembatan komunikasi antara badan usaha jasa konstruksi dan pemerintah daerah.
Selain itu, PERKINDO Jawa Barat menilai perlunya peningkatan keterlibatan badan usaha jasa konstruksi secara langsung dalam pelaksanaan pekerjaan pemerintah. Praktik yang tidak memberikan ruang kepada badan usaha untuk terlibat secara utuh diharapkan dapat diminimalkan sehingga kesempatan kerja dapat dinikmati secara profesional, sehat, dan akuntabel.
Dalam kesempatan yang sama, peserta rapat juga menyoroti pentingnya penguatan eksistensi FKJK Jabar melalui media dan komunikasi publik agar forum semakin dikenal sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembangunan sektor konstruksi di Jawa Barat.
Menutup rapat, Ketua FKJK Jabar menyampaikan bahwa seluruh masukan dari anggota akan dirumuskan menjadi rekomendasi yang konkret sebagai dasar pelaksanaan audiensi dengan pemerintah daerah.
Melalui konsolidasi ini, FKJK Jabar menegaskan komitmennya untuk membangun komunikasi dan kemitraan yang konstruktif dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mewujudkan tata kelola sektor jasa konstruksi yang profesional, berdaya saing, transparan, dan berkeadilan.